Penutupan Toko Banyu Urip oleh Satpol PP Banyuwangi Dinilai Tidak Prosedural, Kasatpol PP Gunakan Jurus Tutup Mulut

Banyuwangi - Penutupan sementara Toko Banyu Urip yang berada di Desa Labanasem, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur, oleh Satpol PP diduga cacat hukum. Menurut kuasa hukum Toko Banyu Urip, penindakan yang dilakukan Satpol PP Kabupaten Banyuwangi pada Jumat 10 Desember 2021 kemarin, dinilai tidak mendasar karena tidak adanya berita acara penyegelan terhadap toko tersebut.

Nanang Slamet selaku kuasa hukum Toko Banyu Urip mengatakan, penutupan seharusnya melalui proses atau tahapan prosedur secara hukum, dimana yang seharusnya sebelum ada penyegelan teguran tertulis yang harus dikeluarkan karena Klien mempunyai surat perizinan lengkap dan toko tersebut sudah berjalan sekitar satu setengah tahun juga tidak pernah ada masalah.

Baca juga: Keberatan Edy Mulyadi Ditahan, Polri Persilakan Pengacara Ajukan Penangguhan Penahanan

"Jadi jangan sok-sokan mengatasnamakan masyarakat. Sudahlah, ini hanya persoalan persaingan bisnis, namun dengan adanya tindakan Satpol PP ini, yang diduga menjadi alat. Kami akan mengambil tindakan terukur, klien kami juga tidak pernah ditunjukkan surat perintah tugas tertulis oleh pihak Satpol PP, " tegasnya.

Ketua DPD Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah (J.P.K.P) Banyuwangi Dwi Wahyulianto menyatakan sikap terhadap siapapun penegak kebijakan di Banyuwangi agar supaya tidak semena-mena dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. "Saya menghimbau kepada siapapun penegak kebijakan untuk melaksanakan giat apapun secara prosedural hukum dan peraturan UU yang ada, " tegas Dwi Wahyulianto saat ditemui wartawan di kediamanya, Sabtu (11/12/2021).

Baca juga: MK Putuskan Polisi Berhentikan Periksa Identitas Orang Sesuai Konstitusional

Sementara itu, Kasat Pol PP Kabupaten Banyuwangi, Wawan Yatmadi melalui Kabid Penindakan Adian, menyarankan media untuk konfirmasi kepada Humas Satpol PP Banyuwangi. "Konfirmasi ke Humas aja ya mas, " kata Adian singkat.

Sementara Kasi Humas Satpol PP Banyuwangi Arifin menjelaskan, anggota Satpol PP tidak akan berani melakukan penindakan jika tidak ada perintah serta tidak dibekali dengan surat perintah dari pimpinan. Disinggung terkait surat teguran sebelum adanya penindakan penyegelan oleh Satpol PP Banyuwangi, Arifin belum menjawab konfirmasi sampai berita ini ditayangkan. (HR)

Baca juga: Habib Bahar bin Smith Ditetapkan Tersangka, PB HMI: Kita dukung Polri