Rehabilitasi Sosial WBP Perkara Narkotika, Lapas Banyuwangi Jalin MoU Dengan IPWL LRPPN-BI Banyuwangi

Banyuwangi - Upaya Lapas Banyuwangi untuk mencetak Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang berkualitas dan benar-benar menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi kesalahan yang sama terus dilakukan, terutama bagi WBP yang terjerat perkara penyalahgunaan narkotika.

Baca juga: Bakamla RI Laksanakan Penandatangan Nota Kesepahaman dengan Tiga Universitas di Indonesia

Ketergantungan penyalahgunaan narkotika menjadi tantangan tersendiri terhadap lapas selaku lembaga yang bertugas melakukan pembinaan bagi para pelanggar hukum. Untuk menghilangkan ketergantungan terhadap narkotika, salah satunya dapat dilakukan dengan melakukan rehabilitasi.

Atas dasar hal tersebut, Lapas Banyuwangi menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Institusi Penerima Wajib Lapor Lembaga Rehabilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Bhayangkara Indonesia (IPWL LRPPN-BI) Banyuwangi untuk menggelar kegiatan rehabilitasi sosial terhadap WBP perkara narkotika, Rabu (16/02/2022).

Baca juga: TNI Bersama Pemerintah Bersinergi Tangkal Aksi Terorisme di Indonesia

Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Utama Sahardjo Lapas Banyuwangi. Hadir langsung seluruh pejabat struktural dan beberapa perwakilan WBP.

Baca juga: ITS – Konjen Australia Perkuat Kerja Sama Akademik dan Riset Inovasi

Kalapas Banyuwangi Wahyu Indarto menyebutkan kegiatan yang digelar merupakan salah satu kegiatan yang positif dan menyambung kegiatan yang sudah berjalan sejak lama. "Jadi MoU kali ini sifatnya memperbaharui kerjasama yang sudah berjalan sejak lama, dan tentunya bertujuan untuk meningkatkan kegiatan rehabilitasi bagi para korban pemakai narkoba yang ada di Lapas Banyuwangi, " terang Wahyu.

Baca juga: Plt Kalapas Permisan Nusakambangan Pimpin Rapat Ka-UPT se-Nusakambangan Rencana Bangun Tugu PIPAS

Wahyu memaparkan bahwa Kabupaten Banyuwangi saat ini bisa dikatakan berada dalam zona merah peredaran narkoba, yang mana hal tersebut berdampak pada kondisi over kapasitas di Lapas Banyuwangi. "Saat ini Lapas Banyuwangi sebagian besar dihuni oleh perkara narkotika, yaitu pada kisaran 60?ri jumlah penghuni, dan sebagian besar mereka merupakan pengguna, " ujarnya.

Baca juga: Sepakati Kerja Sama di Bidang Hukum & HAM dan Peradilan, Kemenkumham Jateng - Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Teken Nota Kesepahaman

Pria kelahiran Jawa Tengah tersebut mengungkapkan seharusnya para pengguna narkoba bukan hanya dipidana kurungan penjara, namun juga harus dilakukan kegiatan rehabilitasi. Karenanya, dengan dilaksanakannya MoU tersebut diharapkan dapat mendukung tugas dan fungsi Lapas Banyuwangi dalam melakukan pembinaan kepada WBP perkara narkotika.

"Kami berharap nanti dari pihak IPWL LRPPN-BI Banyuwangi dapat mengirimkan narasumber dan psikolog untuk memberikan konseling kepada warga binaan kami, sehingga mereka bisa sadar dan lepas dari ketergantungan narkotika, " harapnya.

Sementara itu, Pembina IPWL LRPPN-BI Banyuwangi Mohammad Hakim Said menegaskan persoalan penyalahgunaan narkoba merupakan tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat. "Jadi persoalan penyalahgunaan narkoba ini merupakan tanggung jawab bersama, bukan orang perorang maupun lembaga perlembaga, namun tanggung jawab kita semua, " katanya.

Baca juga: Latihan Gabungan Trilateral Maritime Patrol Indonesia Malaysia Filipina

Ia menegaskan bahwa pihaknya akan memberikan dukungan penuh terhadap pembinaan kepada WBP perkara narkotika di Lapas Banyuwangi. "Kami ucapkan terimakasih kepada Lapas Banyuwangi atas kesediaannya bekerjasama dengan kami. Sesegera mungkin program rehabilitasi akan kami laksanakan di Lapas Banyuwangi ini, " pungkasnya. (Humas Lapas Banyuwangi)